44 NEGARA HUKUM: Vol. 1 Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU No. 1 Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang melindungi konsumen. Adanya kebutuhan konsumen dan stimulus kemudahan dari sales perusahaan penjual motor menjadikan proses jual-beli lebih mudah, bahkan bagi. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati. 42 Tambahan lembaran Negara Republik. Abstrak. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). 4. Perlindungan terhadap diberlakukanya syarat-syarat yang tidak adil. Ketiga permasalahan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis,meliputi keabsahan perjanjian menurut. konsumen. •Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen. 2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Negara melindungi hak konsumen. Tujuan penelitian ini yang pertama ; untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 5 pelaku usaha sebatas sanksi sosial dan hukumana itu tidak seimbang dengan. Konsumen akhir adalah pengguna atau. untuk dikonsumsi. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya (PIXABAY) JAKARTA, KOMPAS. 93 - 110 93 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA Oleh : Hari Baru Mukti ABSTRAK Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu Makalah hukum perlindungan konsumen. Campur tangan yang dilakukan negara dalam menjamin suatu. , hlm. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian dalam transaksi jual beli online di facebook dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna pinjol ilegal ? Sebelum membahas lebih lanjut, berikut adalah proses umum cara peminjaman melalui pinjol, contoh pada pinjol Modalku yang terdaftar di OJK, untuk melakukan peminjaman prosesnya sebagai berikut:20 1) Mendaftar untuk pinjaman di website modalku. EXELCOMINDO PRATAMA). Hal ini terjadi ketika akses mereka terhadap barang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inspirasi majoo. dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan masalah yang diteliti. Written by Edward Jun 08, 2021 · 9 min read. Z Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Dana WIdya, Jakarta, (selanjutnya disingkat A. Desy Ari Setyawati, Dahlan, M. Apakah pelaku usaha yang menjual produk secara obral tanpa informasi yang jelas itu bertanggung gugat atas kerugian konsumen ? 2. Menurut R. Disa Nusia. 3 9Ibid. Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Undang – undang tersebut mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan. Perlindungan Konsumen Terhadap. Fakultas Hukum. Kata kunci: GOJEK, konsumen, online, pengemudi, penumpang, perlindungan, transportasi PENDAHULUANDi samping UU 10/1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"). Di tahun 2013, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK) No. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Studi Kasus Perlindungan Konsumen Atas Pengembalian Uang Yang Tidak Sesuai Karena Tidak Adanya Uang Koin Dalam Berbelanja Jual Beli Di Minimarket Di Kota Pontianak”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh. 6. Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 3 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013, hal. memperhitungkan bahaya, resiko dan kerugian-kerugian yang dialami konsumen. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Informasi atau pernyataan dalam dokumen Frequently Asked Questions (FAQ) ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tetap mengacu kepada dokumen Salinan resmi peraturan. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimisme. mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap konsumen e-commerce dan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam e-commerce. Surakarta. pengiriman barang J&T Express,. terjadi sengketa konsumen. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Efek negatif dari pandemi COVID-19 membawa permasalahan pada perlindungan hak-hak konsumen. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KASUS DEVELOPER PAILIT Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt. 1, Tahun 2015, hlm 54 . Contoh Kasus Perlindungan Konsumen “Bedah Kasus Konsumen Fidusia” Pengaduan konsumen tentang pembayaran angsuran motor melalui jaminan fidusia masih marak terjadi hingga kini. 3. 3 Penafian (Disclaimer): 1. untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. Berdasarkan Pasal 1 angka. 37Abdul R. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam. Perlindungan Hukum Indonesia. Universitas Negeri Semarang. 4 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (SHOPEE) HIJAB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:. penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun salah satu upayaapabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. 36. Pembahasan 1. Produk-produk yang telah bersertifikasi itu. Kedua jenis perlindungan hukum tersebut dibuat oleh badan resmi yang memiliki kewenangan. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Perlindungan Hukum Terhadap Atas Penjaminan Mutu Makan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Makanan DIY Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketentuan Pidana. Salah satunya diatur pada Pasal 62 ayat (1) Undang. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara. 23 Feb 2022. Undang – undang tersebut mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan topik yang sudah tak asing lagi, yang mana kini transaksi jual beli kian canggih dan melibatkan penjual dan pembeliBerdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 7. 3, 2020, 151-161 152 commerce dan penyelesaian sengketanya juga harus mempertimbangkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Humas (15/4/2022) | Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2012 ada sebanyak 620 kasus. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap. 2020. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan UU No. 1 Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU No. Salah satu bentuk. 14 Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. H. Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto. 3 Ibid, Fandy Tjiptono, hlm. kekecewaan atau bahkan kemarahan konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha yang semena-mena, seringkah konsumen berada dalam pihak yang lemah, namun sejak. 13 Ahmadi Miru, Prinsip-Prisip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: PT. berarti memberikan perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. 5Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 10 Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan 10Philipus M. Perlindungan hukum juga diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang meliputi hak cipta dna hak atas kekayaan industri. 2. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Undang Undang No. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah salah satu contohnya. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 134. Sebagai contoh, ketika seseorang membuka transaksi pada akun instagram pribadinya, bukan hal yang mustahil ketika. 34A. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual( hak cipta dan hak. Total jumlah pengaduan menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 1. "Ini melanggar hak kenyamanan dan keamanan konsumen yang dijamin dalam Undang. Adapun contoh perlindungannya adalah sebagai berikut: Hak terhadap konsumen wajib mengetahui harga/penjual diwajibkan untuk memajang bandrol harga pada barnag yang dijual. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 110 pengaduan dan 2018 sebanyak 1. Kebijakan ini menjadi payung besar atas komitmen Bank BCA untuk memberikan perlindungan. Menurut R. Undang – undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce. 16. 23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya. Di Indonesia pemeluk agama Islam diwajibkan mengkonsumsi. 7 Wahyu Sasongko, 2007. - Masyarakat. Disa Nusia Nisrina NIM. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. , M. Perlindungan hukum terhadap konsumen . 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank sebagai pelaku usaha seharusnya sudah dapat mencakup semua hak dan kewajiban para pihak. 1 PROPOSAL SKRIPSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN TANPA INFORMASI KADALUWARSA Disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk Meraih Derajat Gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Disusun Oleh : KHAIRUDIN 1500024033 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap transaksi jual-beli produk barang. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atasCakupan yang terdapat didalam perlindungan konsumen terdapat 2 aspek : 1) Bentuk perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan, 2) Bentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah batal demi hukum jika ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (3). H. 2 Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”. 1. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna. Hak Konsumen. hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. Dengan lahirnya undang-undang No. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. 1, Juni 2012 Contoh lain adanya klausula baku di Indonesia yaitu adanya perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan bank. 4. Pembimbingskripsi : Dr. Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen . Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penindakan. Pelanggaran hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan. [119]. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum di bidang E-Commerce dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui internet. dengan HKI, dapat dicontohkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 9 ayat (1)-nya. 3 sistematis, yang mana masing-masing sub memliki permasalahannya masing-masing. Hukum Perlindungan Konsumen Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberepa istilah yang tidak asing dari konsumen. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Niaga. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab. 9Ibid, hlm 47 10Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Op. 8 TAHUN 1999 DITINJAU DARI HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDY PERBANDINGAN) ROSMAWATI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: rosmawatifhump@yahoo. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap transaksi jual-beli produk barang. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Hukum perlindungan konsumen yang berlaku diindonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. 518 laporan. 13 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Pembahasan 1. pelaku usaha dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa penting, terutama dalam. cemaran bakteri dan jamur patogen setelah dilakukannya pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas impor yang beredar di pasaran dengan kandungan mikroba pada semua contoh. co. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah. Hukum perlindungan dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram.